Perizinan Usaha Pertambangan ke Pusat

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“PP nomor 96 tahun 2021 merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang direncanakan dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden.”ujar Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ir. H. Ahyan Endu melalui Kabid Mineral dan Batubara Fajar Nugraha, ST, M.Ling, senin (27/10) di Bengkulu.

Fajar menambahkan, Peraturan pemerintah ini ditetapkan tanggal 09 September 2021 dan mulai berlaku pada saat peraturan ini di tetapkan.
Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang Rencana Pengolahan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengutamaan pemasokan kebutuhan dalam negeri, peningkatan pemberdayaan masyarakat.

“Seluruh kewenangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelas Fajar.

Fajar juga menambahkan, Kegiatan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat,
Pemberian perizinan berusaha berupa:
Nomor induk berusaha
Sertifikat standar dan/atau Izin.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan apabila ada Pendelegasian kewenangan pemberian perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk sertifikat standar dan izin dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden. Jadi kita tunggu saja apakah pemerintah pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya atau tidak.

“Peraturan Pemerintah ini mencabut seluruhnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” tutup Fajar.