Fajar Nugraha, ST

Kepala  Bidang  Mineral  dan  Batubara

(1) Kepala  Bidang  Mineral  dan  Batubara  mempunyai  tugas merumuskan kebijakan daerah;   melaksanakan   kebijakan- kebijakan  pengelolaan pertambangan  mineral, batubara, dan batuan,       sesuai   peraturan   perundangan;   melaksanakan pelayanan                 perizinan;      menyiapkan      data      informasi pertambangan           perizinan     pertambangan,     usaha     jasa pertambangan, cadangan, produksi dan penjualan mineral, batubara, dan batuan; pemberian rekomendasi perizinan terkait dengan   peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan   operasi   pertambangan,   tenaga   kerja pertambangan,        pemakaian  bahan  peledak;  melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pengelolaan lingkungan pertambangan,                   reklamasi,     pascatambang,     community development, rencana kerja teknis  tahunan dan lingkungan, rencana kerja dan anggaran biaya; melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan,  pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan mineral, batubara, batuan, dan pertambangan rakyat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat      (1)  di  atas,  Kepala  Bidang  Mineral  dan  Batubara mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan  tugas  Bidang  Mineral dan Batubara;
  2. penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara;
  3. pelaksanaan kebijakan dan    peraturan    perundang- undangan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
  4. perencanaan, pengevaluasian terselenggaranya pelayanan perizinan-perizinan pertambangan dalam rangka proses penerbitan izin;
  5. pengevaluasian laporan bulanan,  triwulan, dan tahunan kegiatan  pertambangan mineral, batubara, dan batuan;
  6. penyiapan wilayah pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan konservasi  bahan galian;
  7. pengujian peta lokasi  usaha  pertambangan,  pemetaan zonasi pertambangan, potensi bahan galian, pengendalian konservasi dan produksi dan penjualan bahan galian, dan Sistem Informasi Geografis;
  8. pemprosesan permohonan perizinan  pertambangan,  dan pemantau, pelaksanaan kegiatan;
  9. i. pengevaluasian dokumen  rencana  kerja  anggaran  dan biaya,            rencana  kerja  teknis  tahunan  dan  lingkungan, rencana reklamasi, pascatambang, community development;
  10. pemberian bimbingan teknis,  monitoring      kegiatan pengusahaan pertambangan;
  11. pengkoordinasian dengan    instansi  dan  atau  lembaga terkait                lainnya     di     bidang     penyiapan     wilayah pertambangan,     wilayah    pertambangan    rakyat,    dan perselisihan pertambangan;
  12. mengikuti rapat teknis di bidang mineral dan batubara;
  13. pengevaluasian pelaksanaan tugas  Bidang  Mineral  dan Batubara;
  14. penyusunan laporan pelaksanaan  tugas  Bidang  Mineral dan Batubara; dan
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

 

Kepala Bidang  Mineral dan Batubara membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

  1. Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
  2. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara; dan
  3. Kepala Seksi Pengusahaan Non Logam dan Batuan.

 

Didi Ardiyansyah, ST

Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara

 

(1) Kepala Seksi  Produksi dan Penjualan  Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; menyusun rencana pelaksanaan tugas seksi Produksi dan Penjualan; melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan produksi, penjualan,   pemasaran, dan PNBP; menyiapkan  bahan dan data produksi dan penjualan untuk sinkronisasi             dana  bagi  hasil  (DBH)  sector  mineral  dan batubara; menghimpun, mengolah data produksi dan penjualan,  dan    penerimaan    negara  bukan  pajak  (PNBP) sector pertambangan,   mengevaluasi,   dan   mengkompilasi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan produksi, penjualan, dan pemasaran; melakukan evaluasi,  perhitungan royalti (PNBP), pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pemberian rekomendasi surat keterangan pembayaran iuran    pertambangan   (SKPI);   melakukan       pengawasan, monitoring   produksi dan penjualan mineral, dan batubara terhadap            pemegang  izin  usaha  pertambangan;  menyusun rencana   produksi  dan  penjualan  mineral  dan  batubara; menyusun rencana target PNBP (royalti).

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Seksi Produksi dan Penjualan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan  tugas  Seksi  Produksi dan Penjualan;
  2. penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan Penjualan;
  3. pelaksanaan kebijakan    dan    peraturan    perundang- undangan terkait dengan PNBP, produksi dan penjualan pertambangan mineral dan batubara;
  4. pengawasan, monitoring terhadap kegiatan pemegang izin usaha              pertambangan   terkait   dengan   produksi   dan penjualan mineral dan batubara;
  5. pengendalian produksi,  pemasaran,  penjualan     dan pemenuhan mineral,  batubara dan batuan dalam provinsi;
  6. pengelolaan, dan pengevaluasi data laporan produksi, pengangkutan, penjualan, dan pemasaran dari pemegang izin usaha pertambangan  mineral dan  batubara;
  7. menyediakan data produksi, pengangkutan dan penjualan, dan pemasaran untuk laporan persemester;
  8. mengikuti rapat teknis di bidang produksi dan penjualan;
  9. pengevaluasian pelaksanaan  tugas  Seksi  Produksi  dan Penjualan;
  10. penyusunan laporan  pelaksanaan  tugas  Seksi  Produksi dan Penjualan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

 

Bambang Irawan, ST

Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara

(1) Kepala  Seksi    Pengusahaan  Mineral  Logam  dan  Batubara mempunyai      tugas     merumuskan     kebijakan     daerah; melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait               dengan    pengusahaan    mineral    dan    batubara; melakukan evaluasi dan kajian terhadap permohonan, penerbitan               Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan operasi khusus pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara dalam  rangka  penanaman modal    dalam    negeri;    melakukan  evaluasi  dan  kajian terhadap permohonan perpanjangan      Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan operasi khusus pengangkutan dan  penjualan, pengolahan dan   pemurnian mineral  dan  batubara  dalam    rangka  penanaman  modal dalam negeri; melakukan kajian, evaluasi, dan persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, dokumen rencana  reklamasi  dan  pascatambang;  melakukan  evaluasi dan  persetujuan  Rencana  Kerja  Anggaran  Biaya,  Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan pemegang  izin usaha pertambangan; melakukan evaluasi dan pemberian rekomendasi/   kajian teknis permohonan   izin usaha jasa pertambangan, keterangan terdaftar, perijinan dan rekomendasi terkait dengan K3, keselamatan operasi, dan bahan  peledak;  melakukan  evaluasi  terkait  dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan; melakukan evaluasi permohonan, dan persetujuan pemasangan batas patok wilayah  izin usaha jasa pertambangan; melakukan evaluasi permohonan, dan persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang, dan pelepasan pascatambang; menyiapkan data/ mengkompilasi data untuk laporan semesteran dan tahunan Mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan; penyedia data tenaga kerja, bahan peledak, peralatan tambang, luas lahan terganggu, dan reklamasi; melakukan evaluasi dan kajian teknis penambangan, dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL); melakukan pengawasan, monitoring pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Kerja Teknis Tahunan dan Lingkungan community development pemegang izin usaha pertambangan; melakukan evaluasi dan memproses  jaminan kesungguhan, landrent dari pemegang Izin Usaha Pertambanga; melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dinas teknis, terkait permohonan perizinan di luar peraturan perundang-undangan  pertambangan  mineral  dan  batubara; mengevaluasi dan memproses permohonan penciutan wilayah dan pengakhiran Izin Usaha Pertambangan; melakukan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) Kepala Seksi   Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara menyelenggarakan  fungsi:

  1. penyusunan rencana      pelaksanaan      tugas      Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
  2. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
  3. pelaksanaan kebijakan    dan    peraturan    perundang- undangan                   terkait   dengan   pengusahaan  pertambangan mineral dan batubara;
  4. pelaksanaan pengolah   data   informasi   pertambangan mineral dan batubara dalam Sistem Informasi Geografis;
  5. pelaksanaan proses pelelangan izin usaha pertambangan di dalam wilayah izin usaha pertambangan dan pelayanan perijinan;
  6. pelaksanaan pencadangan wilayah, penetapan  izin usaha pertambangan   mineral logam dan batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  7. pelaksanaan penyusunan penetapan  suatu  wilayah  di dalam Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam 1 wilayah daerah  provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut untuk komoditas mineral non logam dan batuan;
  8. pelaksanaan, pengevaluasian       dan       pengawasan pelaksanaan    Rencana Kerja Anggaran Biaya,   Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan, rencana reklamasi, pascatambang, batas patok Izin Usaha Pertambangan, dan community development;
  9. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
  10. mengikuti rapat teknis  di bidang pengusahaan mineral logam  dan batubara;
  11. pengevaluasian pelaksanaan tugas  Seksi    Pengusahaan Mineral Logam  dan Batubara;
  12. penyusunan  laporan      pelaksanaan      tugas      Seksi Pengusahaan Mineral Logam  dan Batubara; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

 

Didi Susanto, ST

Kepala Seksi Pengusahaan Non Logam dan Batuan

 

(1) Kepala   Seksi      Pengusahaan   Non   Logam      dan  Batuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; melakukan evaluasi dan kajian terhadap permohonan, Penerbitan   Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan operasi khusus pengangkutan  dan  penjualan,  pengolahan  dan  pemurnian, dan Izin Pertambangan  Rakyat dalam   rangka penanaman modal dalam negeri; melakukan evaluasi dan kajian terhadap permohonan,     perpanjangan      Izin   Usaha   Pertambangan eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan  operasi  khusus  pengangkutan  dan penjualan, pengolahan dan pemurnian, Izin Pertambangan Rakyat             dalam     rangka  penanaman  modal  dalam  negeri; menyusun dokumen rencana reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat; melaksanakan reklamasi dan          pascatambang   pada   wilayah   pertambangan   rakyat; melakukan          kajian,  evaluasi,  dan  persetujuan     dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, rencana reklamasi dan pascatambang;             melakukan   evaluasi       dan   persetujuan Rencana  Kerja  Anggaran  Biaya,  Rencana  Kerja  Tahunan Teknis dan Lingkungan  pemegang izin usaha pertambangan; melakukan evaluasi dan pemberian   rekomendasi/   kajian teknis       permohonan       izin   usaha   jasa   pertambangan, keterangan   terdaftar,   perijinan   dan   rekomendasi   terkait dengan             K3,   keselamatan   operasi,   dan   bahan   peledak; melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan         K3  dan  Keselamatan  Operasi  Pertambangan; melakukan evaluasi permohonan, dan persetujuan pemasangan batas patok wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat; menyiapkan data/ mengkompilasi data untuk laporan semesteran dan tahunan; mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat; menyediakan data tenaga kerja, bahan peledak, peralatan tambang, luas lahan terganggu, dan reklamasi; melakukan pengawasan, monitoring    pelaksanaan    Rencana Kerja Anggaran Biaya, Rencana Kerja Tahunan Teknidan Lingkungan community development pemegang izin usaha pertambangan; melakukan evaluasi dan kajian teknis penambangan,   dokumen   lingkungan   (AMDAL,   UKL-UPL, SPPL); melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke   dinas teknis, terkait permohonan perizinan di luar peraturan perundang-undangan pertambangan; melakukan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan, dan pertambangan rakyat.

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) Kepala Seksi Pengusahaan Non Logam dan Batuan menyelenggarakan  fungsi:

  1. penyusunan rencana      pelaksanaan      tugas      Seksi Pengusahaan Non-Logam  dan Batuan;
  2. pengolahan data informasi  pertambangan  mineral  non- logam dan batuan, dalam Sistem Informasi Geografis;
  3. penyusunan penetapan suatu  wilayah  didalam  Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam 1 wilayah daerah   provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut untuk komoditas mineral non- logam dan batuan;
  4. pengevaluasian dan pengawas pelaksanaan RKAB, RKTTL, rencana reklamasi, pascatambang, batas patok IUP, dan community development;
  5. pemberian bimbingan teknis     kegiatan  pertambangan batuan, dan pertambangan rakyat;
  6. mengikuti rapat teknis di bidang pengusahaan non-logam dan batuan;
  7. pengevaluasian pelaksanaan tugas  Seksi    Pengusahaan Non-Logam dan Batuan;
  8. penyusunan laporan      pelaksanaan      tugas      Seksi Pengusahaan Non-Logam dan Batuan; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.